Mess Mewah di Lapas Cibinong Disorot, Diklaim Jadi Kantor Penggemukan Sapi

BOGOR — Temuan sejumlah bangunan mewah di dalam kawasan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, memicu sorotan publik. Bangunan yang sekilas menyerupai vila, homestay, hingga rumah bergaya cluster tersebut sempat diduga sebagai fasilitas istimewa bagi narapidana. Namun, pihak Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) memberikan klarifikasi bahwa bangunan tersebut bukan diperuntukkan bagi warga binaan, melainkan sebagai bagian dari sarana operasional dan kegiatan pembinaan.

Temuan ini sebelumnya diungkap oleh Ombudsman Republik Indonesia yang melakukan inspeksi ke dalam lingkungan lapas. Dalam hasil pengamatannya, Ombudsman menemukan adanya bangunan yang dinilai tidak lazim untuk lingkungan lembaga pemasyarakatan. Penampakan bangunan yang relatif mewah dengan fasilitas lengkap memicu spekulasi adanya perlakuan khusus bagi narapidana tertentu.

Klarifikasi Ditjenpas

Menanggapi polemik yang berkembang, Ditjenpas menegaskan bahwa bangunan yang disebut sebagai “mess mewah” tersebut tidak digunakan sebagai hunian narapidana. Menurut pihak Ditjenpas, sebagian bangunan tersebut difungsikan sebagai kantor operasional dalam program Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE), khususnya untuk kegiatan penggemukan sapi yang menjadi bagian dari pembinaan kemandirian warga binaan.

Program penggemukan sapi tersebut merupakan salah satu bentuk pelatihan keterampilan yang diberikan kepada narapidana agar memiliki bekal ekonomi setelah menjalani masa hukuman. Dalam pelaksanaannya, diperlukan fasilitas pendukung, termasuk ruang administrasi dan pengelolaan kegiatan, yang kemudian digunakan sebagai kantor operasional.

“Bangunan itu bukan untuk narapidana. Itu digunakan sebagai kantor operasional kegiatan pembinaan, termasuk program peternakan sapi,” demikian penjelasan pihak Ditjenpas.

Fasilitas Mess untuk Pegawai

Selain sebagai kantor operasional, sebagian bangunan juga diketahui difungsikan sebagai mess atau wisma bagi pegawai lapas. Fasilitas tersebut digunakan sebagai tempat beristirahat bagi petugas yang bertugas dalam sistem kerja bergilir, terutama yang membutuhkan kesiapsiagaan selama 24 jam.

Pihak lapas menyebut keberadaan mess pegawai merupakan hal yang umum, terutama di lingkungan lembaga pemasyarakatan yang memiliki aktivitas padat dan membutuhkan pengawasan ketat. Namun demikian, bentuk bangunan yang dianggap terlalu mewah menjadi perhatian tersendiri bagi publik.

Sejumlah pihak mempertanyakan apakah fasilitas tersebut masih dalam batas kewajaran atau justru melampaui standar yang semestinya diterapkan di lingkungan lapas.

Temuan Rumah Dinas yang Belum Tercatat

Dalam pemeriksaan lebih lanjut, Ditjenpas juga mengungkap adanya 16 unit rumah dinas di kawasan tersebut. Dari jumlah tersebut, hanya tiga unit yang tercatat secara resmi dalam sistem administrasi negara, sementara 13 unit lainnya belum terdata secara formal.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai tata kelola aset negara di lingkungan lapas. Ketidaksesuaian data administrasi tersebut kini menjadi fokus evaluasi dan penelusuran lebih lanjut oleh pihak terkait.

“Kami sedang mendalami status bangunan tersebut, termasuk proses pembangunan dan pencatatannya,” ujar pihak Ditjenpas.

Temuan Barang Mewah dan Minuman Keras

Selain bangunan, pemeriksaan juga menemukan sejumlah barang yang tergolong mewah di dalam fasilitas tersebut, seperti televisi, sofa, tempat tidur berkualitas tinggi, serta lemari es. Bahkan, ditemukan pula minuman beralkohol yang seharusnya tidak berada di lingkungan lembaga pemasyarakatan.

Menanggapi hal ini, pihak Ditjenpas menyatakan bahwa barang-barang tersebut merupakan milik pribadi salah satu pejabat lapas, yakni Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban (Kasi Kamtib). Namun, keberadaan barang tersebut tetap menjadi bahan evaluasi karena dinilai tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan fasilitas negara.

“Semua temuan akan ditelusuri lebih lanjut untuk memastikan tidak ada pelanggaran aturan,” kata perwakilan Ditjenpas.

Foto Narapidana Korupsi

Temuan lain yang turut menjadi perhatian adalah adanya foto narapidana kasus korupsi yang ditemukan di dalam bangunan tersebut. Hal ini sempat memicu spekulasi adanya relasi khusus antara fasilitas tersebut dengan narapidana tertentu.

Namun, pihak Ditjenpas menegaskan bahwa foto tersebut bukan merupakan pajangan resmi, melainkan bagian dari barang hasil razia yang dikumpulkan oleh petugas. Foto tersebut disimpan sebagai bagian dari dokumentasi internal.

Respons Publik dan Pengamat

Meski telah ada klarifikasi dari pemerintah, publik tetap mempertanyakan keberadaan bangunan yang dinilai terlalu mewah di lingkungan lapas. Sejumlah pengamat menilai bahwa persoalan ini bukan hanya soal fungsi bangunan, tetapi juga menyangkut transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset negara.

Pengamat kebijakan publik menilai bahwa lembaga pemasyarakatan seharusnya fokus pada fungsi utama, yakni pembinaan narapidana, bukan menghadirkan fasilitas yang berpotensi menimbulkan persepsi negatif di masyarakat.

“Yang menjadi masalah bukan hanya penggunaannya, tetapi juga persepsi publik. Lapas seharusnya tidak identik dengan kemewahan,” ujar seorang pengamat.

Pentingnya Transparansi dan Evaluasi

Kasus ini menjadi pengingat pentingnya transparansi dalam pengelolaan fasilitas negara, khususnya di institusi yang memiliki fungsi sensitif seperti lembaga pemasyarakatan. Setiap pembangunan dan penggunaan aset negara harus memiliki dasar hukum yang jelas serta tercatat secara administratif.

Pemerintah diharapkan dapat melakukan audit menyeluruh terhadap fasilitas di lapas, termasuk memastikan bahwa semua bangunan memiliki izin dan tercatat secara resmi. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap standar fasilitas agar tidak menimbulkan kesan adanya perlakuan khusus.

Kesimpulan

Temuan bangunan yang disebut sebagai “mess mewah” di Lapas Cibinong membuka diskusi luas mengenai tata kelola lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Meski telah diklarifikasi sebagai fasilitas operasional dan mess pegawai, sejumlah kejanggalan seperti aset yang belum tercatat dan keberadaan barang mewah tetap menjadi sorotan.

Pemerintah melalui Ditjenpas menyatakan akan melakukan penelusuran lebih lanjut untuk memastikan tidak ada pelanggaran dalam pengelolaan fasilitas tersebut. Sementara itu, publik menunggu langkah konkret dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas agar kepercayaan terhadap institusi pemasyarakatan tetap terjaga.

Kasus ini sekaligus menjadi momentum bagi pembenahan sistem pengelolaan lapas secara menyeluruh, agar fungsi pembinaan dapat berjalan optimal tanpa dibayangi kontroversi terkait fasilitas yang tidak semestinya.