313 Narapidana Dipindahkan ke Nusakambangan, 115 dari Rutan Depok Termasuk yang Terkait Video Viral Pesta Narkoba

CILACAP — Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) kembali memindahkan ratusan narapidana yang dinilai memiliki tingkat risiko tinggi ke sejumlah lembaga pemasyarakatan (lapas) di Pulau Nusakambangan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Sebanyak 313 warga binaan dipindahkan secara serentak pada Rabu, 7 Oktober 2026.

Pemindahan tersebut merupakan bagian dari langkah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk memperkuat sistem pengamanan sekaligus memastikan proses pembinaan terhadap warga binaan berjalan sesuai dengan tingkat risiko dan pelanggaran masing-masing.

Dari 313 narapidana yang dipindahkan, sebanyak 115 orang berasal dari Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Depok, Jawa Barat. Di antara mereka terdapat warga binaan yang sebelumnya menjadi perhatian publik setelah beredarnya video viral yang diduga memperlihatkan aktivitas pesta narkoba di dalam kamar hunian rutan.

Direktur Pengamanan dan Intelijen Ditjenpas Tatan Dirsan Atmaja mengatakan pemindahan dilakukan terhadap warga binaan yang masuk kategori berisiko tinggi maupun mereka yang sebelumnya melakukan pelanggaran. Menurutnya, penempatan di Nusakambangan diharapkan dapat memperkuat pengawasan dan pembinaan terhadap warga binaan tersebut.

“Pemindahan ini dilakukan sebagai pengamanan dan pembinaan secara lebih ketat terhadap Warga Binaan yang memiliki tingkat risiko tinggi dan sebelumnya melakukan pelanggaran,” kata Tatan dalam keterangan Ditjenpas.

313 Narapidana Berasal dari Lima Wilayah

Dalam pemindahan yang dilakukan pada 7 Oktober 2026, ratusan narapidana tersebut berasal dari sejumlah wilayah. Berdasarkan data Ditjenpas, jumlah terbesar berasal dari Jawa Barat, yakni sebanyak 125 orang.

Selain Jawa Barat, terdapat 57 warga binaan dari Jakarta, 47 orang dari Lampung, 45 orang dari Jawa Timur, serta 39 orang dari Sumatera Selatan. Jika dijumlahkan, seluruhnya mencapai 313 narapidana.

Wilayah Asal	Jumlah Narapidana
Jawa Barat	125 orang
Jakarta	57 orang
Lampung	47 orang
Jawa Timur	45 orang
Sumatera Selatan	39 orang
Total	313 orang

Proses pemberangkatan dilakukan dari beberapa titik dengan pengawalan ketat. Warga binaan asal wilayah Sumatera Selatan dan Lampung diberangkatkan dari Lapas Kelas I Tangerang. Sementara itu, rombongan dari Jakarta diberangkatkan dari Lapas Kelas I Cipinang.

Untuk wilayah Jawa Barat, pemberangkatan dilakukan dari Rutan Kelas I Depok. Adapun warga binaan dari Jawa Timur diberangkatkan dari Lapas Kelas I Surabaya.

Setelah melalui perjalanan darat, rombongan kemudian menuju kawasan Cilacap sebelum diseberangkan menuju Pulau Nusakambangan. Proses tersebut dilakukan dengan pengamanan yang ketat oleh petugas pemasyarakatan bersama aparat terkait.

115 Narapidana dari Rutan Depok Dipindahkan

Salah satu perhatian utama dalam pemindahan kali ini adalah keberangkatan 115 narapidana dari Rutan Kelas I Depok. Jumlah tersebut merupakan bagian dari 125 warga binaan asal Jawa Barat yang masuk dalam rombongan pemindahan.

Tatan mengungkapkan bahwa sejumlah warga binaan yang berkaitan dengan video viral dugaan pesta narkoba di Rutan Depok juga ikut dipindahkan ke Nusakambangan.

“Untuk yang di Rutan Depok ini ada 115 yang kami pindahkan, termasuk juga yang terdampak dalam video viral beberapa hari yang lalu, kita sudah pindahkan,” ujar Tatan.

Video yang beredar sebelumnya menjadi sorotan karena diduga memperlihatkan sejumlah warga binaan melakukan aktivitas yang berkaitan dengan penggunaan narkotika di dalam rutan. Peristiwa tersebut kemudian mendorong dilakukannya pemeriksaan dan penelusuran oleh pihak terkait.

Ditjenpas menyebut hasil pemeriksaan internal terhadap warga binaan yang terkait dengan kejadian tersebut menunjukkan adanya hasil positif penggunaan amphetamine dan methamphetamine. Informasi tersebut menjadi bagian dari proses penanganan pelanggaran di lingkungan pemasyarakatan.

Tidak Semua Warga Binaan Rutan Depok Dipindahkan

Meski 115 warga binaan Rutan Depok masuk dalam rombongan pemindahan, Ditjenpas menegaskan bahwa tidak seluruh warga binaan yang berada di rutan tersebut diberangkatkan ke Nusakambangan.

Sebanyak 38 warga binaan yang masih berstatus tahanan dan perkara hukumnya belum berkekuatan hukum tetap tidak ikut dalam pemindahan pada 7 Oktober 2026.

Perbedaan status hukum menjadi salah satu pertimbangan dalam proses pemindahan. Dengan demikian, penempatan warga binaan ke lapas tertentu tidak semata-mata didasarkan pada kasus yang menjerat mereka, tetapi juga mempertimbangkan status hukum dan hasil asesmen yang dilakukan oleh petugas.

Ditjenpas juga menyatakan bahwa warga binaan yang dipindahkan tidak ditempatkan secara seragam di satu fasilitas. Penempatan disesuaikan dengan tingkat risiko, jenis pelanggaran, serta kebutuhan pembinaan masing-masing.

Nusakambangan Memiliki Berbagai Tingkat Pengamanan

Pulau Nusakambangan selama ini dikenal sebagai salah satu kawasan pemasyarakatan dengan sistem pengamanan yang ketat. Di kawasan tersebut terdapat sejumlah lapas dengan karakteristik dan tingkat pengamanan berbeda.

Rombongan 313 warga binaan yang dipindahkan pada 7 Oktober 2026 direncanakan ditempatkan di sejumlah lapas yang ada di Nusakambangan. Penempatan tersebut dilakukan berdasarkan hasil asesmen terhadap profil masing-masing warga binaan.

Sejumlah lapas yang berada di kawasan tersebut antara lain Lapas Karanganyar, Lapas Ngaseman, Lapas Gladakan, Lapas Besi, Lapas Narkotika, Lapas Batu, dan Lapas Pasir Putih. Setiap fasilitas memiliki karakteristik pengamanan yang disesuaikan dengan kebutuhan penanganan warga binaan.

Kebijakan tersebut memungkinkan Ditjenpas untuk memisahkan warga binaan berdasarkan tingkat risiko sehingga pengawasan dapat dilakukan secara lebih terarah.

Pemindahan Disebut sebagai Upaya Memperkuat Pengamanan

Menurut Ditjenpas, pemindahan warga binaan ke Nusakambangan tidak hanya bertujuan memindahkan lokasi penahanan. Langkah tersebut merupakan bagian dari strategi pengamanan dan pembinaan terhadap warga binaan dengan tingkat risiko tertentu.

Tatan menjelaskan bahwa tindakan terhadap warga binaan yang melakukan pelanggaran juga dimaksudkan sebagai peringatan agar aturan pemasyarakatan tetap dipatuhi.

“Sehingga ini merupakan efek jera, kemudian sebagai peringatan. Kita tunjukkan kepada masyarakat kita tidak main-main dengan warga binaan yang melakukan pelanggaran, termasuk pegawai yang melakukan pelanggaran,” kata Tatan.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penanganan pelanggaran di lingkungan pemasyarakatan tidak hanya diarahkan kepada warga binaan. Petugas atau pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran juga dapat dikenai tindakan sesuai ketentuan.

Kasus Video Viral Rutan Depok Jadi Sorotan

Pemindahan 115 warga binaan dari Rutan Depok berlangsung di tengah perhatian publik terhadap kasus video viral dugaan pesta narkoba. Beredarnya video tersebut memunculkan pertanyaan mengenai pengawasan dan kemungkinan masuknya barang terlarang ke dalam lingkungan rutan.

Selain proses terhadap warga binaan, pihak terkait juga melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pegawai Rutan Depok. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat pelanggaran prosedur maupun keterlibatan petugas dalam persoalan yang terjadi.

Penanganan kasus tersebut masih menjadi bagian dari upaya evaluasi terhadap sistem pengamanan rutan. Pemerintah melalui Ditjenpas menegaskan pentingnya pengawasan yang lebih ketat untuk mencegah terulangnya kejadian serupa.

Kasus tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa pengamanan di dalam lembaga pemasyarakatan menghadapi tantangan tersendiri. Selain menjaga warga binaan, petugas harus memastikan tidak ada barang terlarang yang masuk dan tidak terjadi pelanggaran terhadap tata tertib yang berlaku.

3.474 Narapidana Telah Dipindahkan ke Nusakambangan

Pemindahan 313 narapidana pada 7 Oktober 2026 bukan merupakan kebijakan yang berdiri sendiri. Ditjenpas mencatat bahwa sejak akhir 2024 hingga Oktober 2026, sebanyak 3.474 narapidana telah dipindahkan ke berbagai lapas yang berada di Pulau Nusakambangan.

Angka tersebut menunjukkan bahwa pemerintah terus melakukan penataan terhadap penempatan warga binaan, khususnya mereka yang masuk dalam kategori risiko tinggi atau membutuhkan pengamanan dan pembinaan lebih ketat.

Dengan adanya proses pemindahan secara bertahap, penempatan narapidana diharapkan dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing. Pendekatan berbasis risiko tersebut juga memungkinkan petugas menentukan pola pengamanan dan pembinaan yang lebih tepat.

Penempatan Disesuaikan dengan Hasil Asesmen

Ditjenpas menegaskan bahwa pemindahan warga binaan dilakukan dengan mempertimbangkan sejumlah faktor. Di antaranya adalah tingkat risiko, jenis pelanggaran, status hukum, serta kebutuhan pembinaan.

Artinya, pemindahan ke Nusakambangan tidak otomatis berarti seluruh warga binaan akan mendapatkan perlakuan yang sama. Setiap orang akan ditempatkan berdasarkan hasil asesmen yang dilakukan oleh pihak pemasyarakatan.

Pendekatan tersebut menjadi penting karena populasi warga binaan memiliki latar belakang perkara dan tingkat risiko yang berbeda-beda. Pengelompokan yang tepat diharapkan dapat membantu petugas menjaga keamanan sekaligus menjalankan program pembinaan.

Ditjenpas Tegaskan Pengawasan Akan Diperketat

Ditjenpas memastikan penguatan pengamanan dan pengawasan akan terus dilakukan di lingkungan pemasyarakatan. Pemindahan ratusan narapidana ke Nusakambangan menjadi salah satu langkah yang ditempuh untuk menangani warga binaan yang dinilai membutuhkan pengawasan lebih ketat.

Kasus dugaan pesta narkoba di Rutan Depok juga menjadi perhatian penting dalam evaluasi sistem pengamanan. Selain proses terhadap warga binaan, pengawasan terhadap petugas menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya menjaga integritas lembaga pemasyarakatan.

Dengan pemindahan 313 narapidana pada 7 Oktober 2026, Ditjenpas kembali menunjukkan kebijakan penempatan warga binaan berdasarkan profil risiko. Sebanyak 115 warga binaan dari Rutan Depok, termasuk mereka yang terkait dengan video viral dugaan pesta narkoba, kini telah dipindahkan ke sejumlah lapas di Nusakambangan.

Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat keamanan sekaligus memastikan proses pembinaan tetap berjalan. Di sisi lain, penanganan terhadap dugaan pelanggaran di Rutan Depok masih menjadi perhatian, terutama untuk memastikan bagaimana peristiwa tersebut dapat terjadi dan mencegah kejadian serupa kembali terjadi di lingkungan pemasyarakatan.

Ditjenpas menyatakan akan mengambil langkah tegas dan terukur terhadap warga binaan maupun pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga keamanan, ketertiban, serta integritas sistem pemasyarakatan di Indonesia.